SAMPIT – Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto, menggelar kegiatan reses di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kamis (26/2/2026). Agenda ini menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dengan warga untuk menampung aspirasi serta memetakan kebutuhan prioritas di tingkat kelurahan.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha dan Muhammad Ramadhana Rahman, Camat Mentawa Baru Ketapang, Irpansyah dan semua Lurah se-Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, sejumlah kepala desa, serta perwakilan RT dan RW setempat.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan dan usulan, mulai dari perbaikan lingkungan seperti terkait sampah, mahalnya harga elpiji 3 kilogram hingga antrean BBM di sejumlah SPBU.
Camat Mentawa Baru Ketapang, Irpansyah, mengapresiasi kehadiran wakil rakyat yang turun langsung menyapa warga. Menurutnya, reses menjadi jembatan penting agar persoalan di tingkat bawah tersampaikan ke pusat, sehingga dapat pengambil kebijakan.
“Forum seperti ini sangat membantu kami di kecamatan. Aspirasi warga bisa langsung disampaikan, sehingga program pusat dan daerah bisa lebih nyambung dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Senada, dengan Lurah Mentawa Baru Hulu, Iwansyah, SE , berharap hasil reses tidak berhenti pada pencatatan aspirasi, tetapi benar-benar apa yang jadi keluhan warga dapat tersampaikan hingga ke pemerintah pusat.
“Warga kami banyak menyampaikan kebutuhan perbaikan lingkungan dan sarana umum. Harapannya, usulan ini bisa diperjuangkan di tingkat pusat agar dampaknya cepat dirasakan masyarakat,” katanya.
Sigit K Yunianto yang merupakan kader partai PDI Perjuangan menyampaikan bahwa seluruh masukan warga akan dihimpun dan diperjuangkan melalui jalur legislasi maupun koordinasi lintas kementerian sesuai bidang tugasnya di Komisi XII.
“Saya mengawal isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah perkotaan Sampit dan sekitarnya, apa yang menjadi keluhan akan kita sampaikan melalui lintas Kementerian,” tutupnya.
